Kalseldaily.com Jakarta – Pimpinan Komisi II DPR RI menyatakan dukungannya terhadap rencana pemerintah yang mempertimbangkan skema bekerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) sebagai langkah penghematan anggaran di tengah situasi konflik di Timur Tengah.
Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, menegaskan kebijakan tersebut dapat diterapkan selama tidak mengganggu pelayanan publik kepada masyarakat.
“Yang terpenting bagi kami adalah program WFA atau work from anywhere itu sama sekali tidak mengganggu pelayanan publik,” kata Rifqi mengutip dari Kompas Sabtu (14/3).
Menurutnya, jika pemerintah menerapkan kebijakan WFH bagi ASN, maka setiap kementerian dan lembaga harus memiliki Key Performance Indicator (KPI) yang jelas. Hal ini diperlukan agar seluruh pekerjaan tetap dapat diselesaikan dengan baik meskipun pegawai tidak bekerja secara langsung di kantor.
Ia menegaskan, perubahan sistem kerja dari konvensional ke WFH tidak boleh menurunkan kualitas pelayanan publik maupun kinerja pemerintahan.
“Kita tidak boleh mentolerir kalau konversi dari kegiatan konvensional ke WFH justru membuat pelayanan publik dan kegiatan pemerintahan terganggu,” ujarnya.
Sepanjang dua hal tersebut dapat dijaga, Komisi II DPR RI menyatakan mendukung langkah pemerintah tersebut. Menurut Rifqi, kebijakan ini dapat menjadi salah satu cara untuk melakukan efisiensi biaya operasional birokrasi di tengah potensi tekanan terhadap anggaran negara.
Ia menjelaskan, konflik di Timur Tengah berpotensi memengaruhi stabilitas ekonomi, termasuk kenaikan harga minyak dunia yang dapat berdampak pada subsidi energi serta nilai tukar rupiah.
“Tujuannya adalah agar fluktuasi dan kontraksi APBN akibat konflik Timur Tengah, terutama terkait subsidi BBM dan potensi pelemahan rupiah, tetap bisa dikendalikan,” jelasnya.
Meski demikian, Rifqi menegaskan pemerintah tetap harus memastikan bahwa postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap berpihak kepada masyarakat.
Menurutnya, berbagai subsidi yang menyentuh langsung kebutuhan rakyat, seperti subsidi pupuk, pangan, bantuan sosial, hingga subsidi BBM bagi masyarakat yang membutuhkan, harus tetap dipertahankan.
Sebelumnya, Prabowo Subianto mengungkapkan rencana pemerintah untuk melakukan penghematan anggaran menyusul meningkatnya ketegangan di Timur Tengah setelah serangan yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran.
Dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Presiden menyebut sejumlah opsi penghematan yang dapat dilakukan, di antaranya penerapan WFH bagi ASN, efisiensi operasional, hingga pengurangan konsumsi bahan bakar minyak.
“Nah, jadi ini saya minta dibicarakan nanti oleh para menko. Berapa hari kita lihat dan kita pikirkan. Dulu kita atasi Covid-19, berhasil kita dan kita mampu,” kata Prabowo.
Ia menambahkan, langkah penghematan perlu dipertimbangkan agar defisit APBN tidak semakin melebar akibat potensi kenaikan harga minyak dunia di tengah konflik global. (Daily/Fin)
SC: Kompas
Leave a Reply